Sudirman Jamin Tak Akan Goreng Kasus E-KTP untuk Menangi Pilgub

Murianews, Semarang – Calon Gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said memastikan tak akan “menggoreng” kasus korupsi E-KTP, di mana rivalnya Ganjar Pranowo sering diseret-seret dalam kasus tersebut. Sudirman juga membantah tudingan dari sejumlah pihak, terkait kasus E-KTP yang dimanfaatkan untuk memenangkan Sudirman-Ida dalam Pilgub Jateng 2018. "Menurut saya, itu cara yang kurang baik, dan saya tidak percaya black campaign. Lebih baik kita mendidik masyarakat berpolitik santun dengan memperkenalkan diri, reputasi, dan rencana kerja kita," kata Sudirman dikutip dari Antara Jateng, Rabu (4/3/2018). Sudirman juga tak mau menanggapi secara serius tudingan tersebut. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu hanya ingin berbuat yang terbaik di Jateng dan memandang kasus korupsi e-KTP sebagai kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, termasuk kerugian keuangan negara yang sangat besar. "Gak usah ditanggapi, kita jalan saja sesuai dengan rencana dan kami berdua sudah dewasa, Mbak Ida empat periode menjadi anggota DPR gak ada masalah, dan saya masuk keluar pemerintahan, baik-baik saja, tidak pernah berkhianat pada rakyat," ujarnya. Menurut dia, dampak kasus korupsi E-KTP bagi kehidupan masyarakat itu luar biasa. Karena pengadaan E-KTP sebenarnya mau dipakai sebagai single identity number yang akan berkaitan dengan keadilan perpajakan, subsidi, serta penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat. Sudirman Said juga menolak dikatakan sebagai salah satu orang yang berpengaruh di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini terkait dengan posisinya di Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) yang mendorong berdirinya lembaga antirasuah itu. "Betul bahwa saya dulu pada waktu aktif di MTI ikut mendorong pendirian KPK, tapi setelah berdiri ya selesai, gak ada pengaruh apapun," ujarnya. Baca juga : 

• Ganjar Tak Ambil Pusing Omongan Nazar Terkait Uang Suap E-KTP
• Ditanya Soal E-KTP, Begini Penjelasan Ganjar Dihadapan Ratusan Muslimat NU Jepara

Ia juga menolak penilaian kalau MTI kebal dari bidikan sejumlah kasus dugaan korupsi, berdasarkan temuan dari Indonesian Corruption Watch yang mengindikasikan adanya penunjukan langsung konsultan media PT Semar Kembar Sakti dalam pengadaan buku Setahun Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nangroe Aceh Darussalam-Nias senilai Rp 1,6 miliar. Saat itu KPK diam dan tidak melakukan penyidikan terhadap Sudirman Said yang menjabat sebagai Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Hubungan Kelembagaan di BRR Aceh-Nias. Padahal Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tidak mengenal istilah pemilihan langsung untuk pengadaan konsultan. "Kita harus meyakini KPK sebagai lembaga independen. Siapapun tidak bisa mengintervensi, apalagi cuma Sudirman Said, dan kita lihat saja sejarah KPK selama ini ada gak tanda-tanda itu. Menurut saya itu upaya memelintir keadaan sebagai wujud dari kepanikan, kemudian cari-cari masalah dan saya digitukan gak cuma sekarang," ujarnya. Sudirman meminta semua pihak untuk menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus korupsi E-KTP kepada KPK yang bekerja secara profesional serta tanpa intervensi dari manapun. Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Gadjahmada Ari Sujito meminta pasangan Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen mewaspadai kasus korupsi e-KTP yang digunakan oleh lawan politik untuk melemahkan elektabilitasnya. "Mereka (Sudirman-Ida) pasti akan menggoreng itu (kasus korupsi E-KTP), cuma mempan apa tidak kan tergantung cara bereaksi dan konfigurasi politik nasional karena Jateng ini salah satu baromoeter nasional," ujarnya. Editor : Ali Muntoha