Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti mengungkapkan, penonaktifan pengawas pemilu dari tingkat kecamatan hingga kelurahan/desa mulai berlaku sejak Selasa 31 Maret 2020 hari ini. Hal yang sama, juga diberlakukan bagi pengawas Pemilu ad hoc yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
Fitria menjelaskan, kebijakan itu dilakukan menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu tentang pemberhentian sementara Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
Adapun yang terkena pemberhentian sementara sebanyak 57 orang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan beserta jajaran kesekretarian dan 280 Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa.
Ditambahkan, kebijakan menonaktifkan pengawas pemilu di tingkatan kecamatan dan kelurahan/desa, berdampak pula pada honorariumnya. Selama ini, pembayaran honorarium pengawas pemilu ad hoc berbasis pada kinerja.“Dengan demikian, jika tidak melaksanakan tugas, maka honorarium tidak akan bisa dibayarkan. Pengawas pemilu yang terkena pemberhentian sementara, akan diaktifkan kembali setelah ada petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu pusat,” katanya. Reporter: Dani AgusEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS, Grobogan - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Grobogan mengeluarkan keputusan untuk menonaktifkan atau memberhentikan sementara pengawas pemilu ad hoc yang bertugas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Grobogan tahun 2020. Keputusan ini dikeluarkan sebagai dampak adanya tahapan Pilkada yang ditunda pelaksanaannya.
Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti mengungkapkan, penonaktifan pengawas pemilu dari tingkat kecamatan hingga kelurahan/desa mulai berlaku sejak Selasa 31 Maret 2020 hari ini. Hal yang sama, juga diberlakukan bagi pengawas Pemilu ad hoc yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
Fitria menjelaskan, kebijakan itu dilakukan menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu tentang pemberhentian sementara Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
Baca: Tahapan Pilkada Serentak Ditunda, Pelantikan PPS di Grobogan Diundur
Adapun yang terkena pemberhentian sementara sebanyak 57 orang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan beserta jajaran kesekretarian dan 280 Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa.
Ditambahkan, kebijakan menonaktifkan pengawas pemilu di tingkatan kecamatan dan kelurahan/desa, berdampak pula pada honorariumnya. Selama ini, pembayaran honorarium pengawas pemilu ad hoc berbasis pada kinerja.
“Dengan demikian, jika tidak melaksanakan tugas, maka honorarium tidak akan bisa dibayarkan. Pengawas pemilu yang terkena pemberhentian sementara, akan diaktifkan kembali setelah ada petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu pusat,” katanya.
Reporter: Dani Agus
Editor: Ali Muntoha
